Respons Dispermades Pati Terkait Dugaan Oknum Perades Intimidasi Warga Pendemo Tambang
PATI, Kabarhariini.id – Warga Sukolilo yang memprotes keberadaan tambang galian c ilegal diduga mendapatkan intimidasi dari oknum perangkat desa. Hal ini mendapat tanggapan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades).
Plt Kepala Dispermades Kabupaten Pati, Tri Hariyama mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek dugaan intimidasi yang dilakukan oknum perangkat desa di Kecamatan Sukolilo.
“Ya nanti saya mau mengklarifikasi kebenarannya mas,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa, 15 April 2025.
Sebelumnya, warga terdampak aktivitas penambangan galian c ilegal di Desa Kedungwinong mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari oknum perangkat desa setempat.
Hal itu disampaikan oleh salah seorang warga Sukolilo yang tergabung dalam wadah Sukolilo Bangkit, Selamet Riyanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Jumat, 11 April 2025.
“Ini membuat petani dirugikan, disisi lain saya ini kami sangat prihatin bahwa ada beberapa perangkat desa atau oknum yang melakukan intimidasi terhadap pihak yang punya lahan,” jelas dia.
Oknum perangkat desa menakuti-nakuti warga agar tidak melakukan protes dengan aktivitas tambang galian c ilegal. Selain ditakut-takuti, warga juga dihina sebagai manusia dengan sumber daya rendah.
“Ya mas. Artinya warga di suruh diam. Ga usah minta bantuan orang lain di karenakan sumber daya manusia (SDM) rendah,” lanjut dia.
Selamet mengeluhkan dampak negatif yang dirasakan warga dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Mulai dari kekeringan saat musim kemarau, debu beterbangan di jalanan, truk tambang dengan muatan over kapasitas hingga jalan rusak.
“Dulu jalan tani terputus di karenakan ada tambang. Ini baru mau di ajukan ke pemkab untk jalan tani. Setelah longsor,” kata dia.
Selamet berserta warga sudah berupaya mengadu ke pemerintah desa agar masalah yang ditimbulkan akitivitas tambang ilegal tersebut diselesaikan. Namun, respon yang pihaknya dapatkan tidak sesuai yang diinginkan.
“Terus warga kerumah kepala desa. Jawaban dari kepala desa. Normatif. Karena semua kebijakan pemkab,” tandasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Kabarhariini.id)
