JEPARA, Kabarhariini.id – Respons cepat terhadap keluhan publik di media sosial (medsos) kini menjadi kewajiban tiap perangkat daerah di Jepara. Kepala Diskominfo Jepara, Arif Darmawan mengatakan, Pemkab Jepara mendorong pelayanan yang cepat dan tanggap.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan admin media sosial perangkat daerah yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara di Aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama, pada Rabu, 28 Mei 2025.
“Lewat visi misinya, Mas Bupati dan Gus Wabup menginginkan pelayanan yang cepat, tanggap serta responsif,” ujarnya didampingi Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo, Heru Purwanto dan jajarannya.
Program unggulan 100 hari kerja, kata dia, seperti Jepara Tanggap 112 telah dijalankan. Layanan ini beroperasi setiap hari pukul 07.00 hingga 21.00 WIB dan melibatkan sejumlah perangkat daerah sebagai operator.
Menurut Arif, kecepatan merespons di media sosial sangat penting karena arus informasi sangat cepat dan dinamis. Ia meminta perangkat daerah aktif memantau dan menanggapi aduan masyarakat di medsos.
“Admin medsos harus hadir sebagai garda terdepan, selain mengunggah informasi juga membangun kepercayaan publik,” tuturnya.
Dalam kegiatan itu, Arif membekali peserta strategi pengelolaan media sosial. Diantaranya membuat konten menarik, pemilihan waktu unggah, serta penggunaan tagar yang tepat. Admin juga diminta menyusun pesan yang ringkas dan mudah dipahami.
“Bahasa yang digunakan sebaiknya santai, sederhana, dan sesuai dengan karakter audiens. Terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna media sosial,” terangnya.
Selain itu, ia menilai sosial media sebagai sarana komunikasi yang hemat biaya. Tanpa harus belanja iklan, instansi dapat menyebarkan informasi, edukasi, hingga kebijakan pemerintah.
Arif juga menekankan pentingnya konsistensi daring. Setiap perangkat daerah diminta menjaga identitas digital yang profesional, relevan, dan akurat. Profil dan pesan yang ditampilkan menurutnya harus seragam dan mencerminkan nilai organisasi.
“Sebagai bentuk perluasan jangkauan, kerja sama dengan influencer juga bisa jadi pertimbangan,” kata dia.
Sebelum penyampaian materi, sejumlah peserta diajak untuk membagikan pengalaman. Dwi Ari Wibowo dari Dinas PUPR menyebut pihaknya terbiasa merespons aduan masyarakat soal infrastruktur. Ia menilai medsos sangat membantu menjangkau publik secara cepat.
Sementara Alfian dari Disdukcapil menyampaikan sering menjawab pertanyaan warga terkait administrasi kependudukan. Ia mengaku, terkadang menjawab pertanyaan yang bukan wewenangnya, lalu mengarahkannya ke instansi terkait.
Di akhir kegiatan, peserta juga mendapat pembekalan teknis meliputi pengelolaan situs web dan peran admin dalam menjaga reputasi lembaga di ruang digital.
Jurnalis: Tomi Budianto
Editor: Utia Lil
