Ini 3 Wilayah dengan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Terbanyak di Kota Semarang
SEMARANG, Kabarhariini.id – Sebanyak 1.024 Kartu Keluarga atau 5.519 jiwa hidup dalam kemiskinan ekstrem. Penduduk yang paling banyak masuk ke dalam kategori miskin tersebar di Kecamatan Semarang Utara, Tembalang dan Pedurungan.
Hal tersebut diungkap langsung oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, Heroe Soekendar menjelaskan bahwa ketiga wilayah tersebut kini tengah menjadi perhatian khusus Pemkot Semarang.
“Kemiskinan ekstrem itu disebabkan beberapa faktor salah satunya seperti adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sering dialami oleh buruh. Banyak juga penyandang disabilitas dan lansia yang tidak bekerja,” katanya, Jumat, 24 Januari 2025.
Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinsos Kota Semarang membantu warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem yakni memberikan bantuan berupa sembako. Bantuan tersebut diharapkan bisa mengurangi beban hidup mereka.
Selain itu, Dinsos Kota Semarang juga sedang fokus melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap penyandang disabilitas yang masuk kategori miskin ekstrem. Pendataan tersebut ditargetkan selesai sampai akhir Januari 2025.
“Jadi dari hasil verval tersebut, kira-kira apa saja yang menjadi kebutuhan mereka (penyandang disabilitas). Apakah mereka butuh semacam alat bantu atau butuh modal untuk berwirausaha,” terangnya.
Lebih lanjut, Heroe mengatakan penanggulangan kemiskinan ekstrem telah melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Semarang. Misalnya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) memberikan bantuan rumah layak huni.
“OPD lainnya seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang memberikan bantuan berupa program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil untuk mencegah stunting dan masih banyak hal lainnya,” jelasnya.
Heroe kemudian menyebut ada satu wilayah yang warganya terbebas dari kemiskinan ekstrem yakni Kecamatan Tugu. Pihaknya mendorong seluruh OPD di Pemkot Semarang untuk bersama-sama mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
“Harapan kami mulai Februari nanti, semua OPD termasuk kelurahan dan kecamatan bergerak untuk penanganan masalah ini,” tandasnya. (Lingkar Network | Syahril Muadz – Kabarhariini.id)
