Jepara Butuh Sekitar 100 Dapur untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
JEPARA, Kabarhariini.id – Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Jepara diperkirakan membutuhkan sekitar 100 dapur. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Kodim 0719/Jepara, Letkol Arm Khoirul Cahyadi saat dihubungi pada Senin, 13 Januari 2025.
Dandim mengkalkulasikan, jika satu dapur menangani 3000 penerima maka dibutuhkan sekitar lebih dari 50 dapur. Hal tersebut dikarenakan data penerima saat ini belum termasuk penerima yang ada di pondok pesantren.
“Jadi kalau satu dapur 3000 dan ini ada 200 ribuan penerima maka kita butuh kurang lebih 100 dapur, kalau nanti yang di pondok pesantren juga dihitung semua. Tapi fokus kita di 3 dapur yang secara operasional sudah siap sembari kita mempelajari dan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan MBG di Jepara,” katanya.
Dandim menjelaskan, sesuai Juknis program MBG akan menyasar anak-anak sekolah mulai dari Paud, TK, SD, SMP, SMA sederajat dan balita serta ibu hamil dan menyusui. Namun, saat ini program MBG masih berfokus pada anak sekolah dari Paud, TK, SD, SMP, SMA sederajat.
“Untuk balita, ibu hamil dan menyusui belum,” ujarnya.
Terkait pertanyaan masyarakat yang bertanya mengapa program ini tidak dilaksanakan secara serentak. Letkol Arm Khoirul menjelaskan bahwa, hal itu dikarenakan pelaksanaan program MBG yang melibatkan mitra, membutuhkan proses dan tahapan membangun dapur yang tentunya membutuhkan biaya.
Dalam pelaksanaan awal program MBG, pihaknya juga harus memilih dan memilah daftar penerima manfaat, karena baru 3 dapur yang siap beroperasi.
“Tentunya jangan sampai penerima manfaat tidak tepat. Misalnya yang sekolah dekat dapur tidak dapat tapi yang jauh malah dapat,” terangnya.
Disamping itu, pemberian makanan kepada penerima juga harus bijaksana. Apabila sekolah yang terdekat dengan dapur sudah ada program makan dari sekolah, seperti sekolah-sekolah swasta, maka pihaknya akan mempertimbangkan untuk dialihkan ke sekolah-sekolah negeri yang memang tidak ada program makan dari sekolah.
“Asumsinya jika itu sekolah swasta dengan biaya SPP yang tinggi maka dia berasal dari kalangan yang berada. Maka akan lebih tepat di awal ini kita akan berikan ke sekolah yang tidak ada program makan siang. Kemudian juga data sekolah yang mungkin ada catatan alergi atau sebagainya. Itu yang tentunya menjadi perhatian khusus di luar jam sekolah yang sangat beragam, di sekitar dapur ini apakah banyak sekolah TK, SD, SMP, atau SMA, tentu ini akan berdampak pada waktu masak dan distribusi,” jelas Dandim.
Dalam kesempatan tersebut, Dandim menambahkan pentingnya kolaborasi antar pihak untuk keberhasilan program ini.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung keberhasilan program ini,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Kabarhariini.id)
