PATI, Kabarhariini.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Wilayah.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Pati, Bambang Susilo usai menghadiri Musrenbang Wilayah yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati, Senin, 21 April 2025.
“Pada Musrenbang Wilayah ini, kami berharap APBD Pati 2026 diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi sesuai yang disampaikan Pak Gubernur. Yaitu, untuk tahun 2026, anggaran provinsi kedepan dititikberatkan pada sektor ketahanan pangan,” ujarnya.
Selain itu, Bambang mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang Bupati Pati, Jepara, Kudus, Rembang, Blora dan Grobogan beserta jajarannya. Yang mana, dalam Musrenbang tersebut masyarakat diberikan kesempatan langsung untuk berdialog dengan Gubernur Ahmad Luthfi.
“Tadi di Musrenbang juga diadakan dialog langsung antara masyarakat dengan Pak Gubernur ya. Dari beberapa Perwakilan Kabupaten hanya beberapa yang aktif. Salah satunya Kabupaten Pati,” jelas dia.
Musrenbangwil Tingkat Eks-Karesidenan Pati Fokus Bahas Infrastruktur hingga Swasembada Pangan
Senada, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengajak para bupati untuk memfokuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2026 ke program ketahan pangan.
“2026 yang sekarang kita garap, bagaimana batu loncatan untuk swasembada pangan. Jadi, bahan yang sekarang ini nanti di tingkat kabupaten/kota, nanti akan kita fokuskan untuk swasembada pangan,” kata dia.
Dalam rangka menjalankan program ketahan pangan tersebut, dia menargetkan produksi padi di Jawa Tengah pada 2026 sebesar 11 juta ton melalui berbagai upaya. Diantaranya, mempertahankan kawasan pertanian, memperbaiki saluran irigasi dan memetakan kawasan yang rentan terjadi kekeringan.
“Kemudian fasilitas-fasilitas terkait dengan saluran primer dan sekunder kita perbaiki. Kemudian memetakan daerah yang sekarang musim kering, kita petakan sehingga kita bisa intervensi, entah dengan sumur, dengan apa akan kita bicarakan saat Musrenbang,” jelasnya.
“Upaya itu tadi, contohnya revitalisasi lahan harus kita perkecil, menteri BPN kemarin sudah datang ke tempat kita untuk tidak semena-mena jalur hijau menjadi bangunan, untuk mempertahankan itu,” tandasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Kabarhariini.id)
