Guru Honorer Pati Ngadu ke Dewan, Protes Kemunculan Nama Baru di Dapodik 2023
PATI, Kabarhariini.id – Sejumlah guru masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). Hal ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan, karena sejak 2022 lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati tidak diperbolehkan lagi memasukkan data guru ke dapodik.
Forum Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Pati saat mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) mengungkap bahwa ada oknum yang dibayar untuk memasukkan nama sejumlah guru dapodik pada 2023 lalu. Bahkan kini status guru tersebut saat ini sudah berhasil diangkat ASN PPPK.
Ketua Forum Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Pati, Anggita Eki Ayu Habsari, mengatakan bahwa setidaknya terdapat 4 guru lebih yang dimaksudkan oleh oknum ke dapodik. Mereka ada yang berasal dari Kecamatan Gembong, Batangan, Tambakromo dan Pati kota.
“Dapodik ditutup sejak tahun 2022. Tapi masih ada beberapa yang masuk. Sekitar ada 4 orang lebih, datanya yang di kirim ke saya tadi tak suruh cari,” ujarnya usai audiensi dengan DPRD, Disdikbud dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati, Kamis, 6 Februari 2025.
Dirinya mengaku heran bagaimana cara yang dilakukan beberapa data guru tersebut untuk bisa masuk ke dapodik. Namun, berdasarkan pengetahuannya, beberapa data guru tersebut dimasukkan ke dapodik tersebut karena dibantu oknum orang dalam dengan membayar sejumlah uang.
“Dulu saya pernah mencoba lewat orang dalam, cari-cari tahu caranya seperti apa. Pernah ditawarin bayar sekian, ya kurang lebih ada Rp 3 jutaan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Bandang Waluyo bakal mengundang pihak Disdikbud secara langsung melalui rapat internal di kemudian hari. Pihaknya bakal menelusuri siapa oknum yang bermain dalam proses pemasukan data guru ke dapodik.
“Akan kami tanyakan telusuri ke dalam dengan Disdik siapa oknum, siapa yang main, siapa orangnya, karena dapodik itu sudah ditutup sejak Oktober 2022. Karena ini sudah tidak benar,” tegasnya.
Plt Disdikbud Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo mengaku belum mengetahui persoalan tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat. Dia bakal mengecek kebenaran apakah benar adanya data guru yang masuk ke dapodik atau tidak seusai ditutup pada 2022 lalu.
“Informasi dari lapangan akan kami cek akan kami klarifikasi. Yang input siapa, yang input memerintahkan siapa, itu bisa dicek,” ungkap dia. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Kabarhariini.id)
