PATI, Kabarhariini.id – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Bandang Waluyo meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera setorkan data pokok pendidikan (dapodik).
Pihaknya membutuhkan rekapitulasi data tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan Forum Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Pati terkait dugaan adanya oknum yang memasukkan guru tidak sesuai klasifikasi ke dalam dapodik pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu.
“Belum ada tindak lanjut. Biar diselesaikan internal dulu, baru disetorkan ke kita,” ujarnya saat ditemui di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Pati pada Rabu, 5 Februari 2025 lalu.
Saat ini, pihaknya masih menunggu rekapitulasi data dapodik sembari Plt Kepala Disdikbud yang baru menyelenggarakan masalah tersebut secara internal. Mengingat, saat ini pimpinan Disdikbud Pati baru saja diganti Bupati Pati Sudewo.
“Belum mendapat data. Kita nunggu saja lah, termasuk nunggu kadis yang baru. Ini kan Plt, pelantikan,” jelas dia.
Guru Honorer Pati Ngadu ke Dewan, Protes Kemunculan Nama Baru di Dapodik 2023
Sebelumnya, Ketua Forum Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Pati, Anggita Eki Ayu Habsari, menyampaikan bahwa terdapat 4 guru lebih yang dimaksudkan oleh oknum ke dapodik. Mereka ada yang berasal dari Kecamatan Gembong, Batangan, Tambakromo dan Pati kota.
Padahal, pemasukan data guru ke dapodik telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan sejak 2022 lalu. Yang mana, Disdikbud Kabupaten Pati tidak diperbolehkan lagi memasukkan data guru ke dapodik.
Namun, pada prakteknya masih ada guru yang dimasukkan ke dapodik pada 2023 lalu hingga guru tersebut saat ini sudah berhasil diangkat ASN PPPK.
“Dapodik ditutup sejak tahun 2022. Tapi masih ada beberapa yang masuk. Sekitar ada 4 orang lebih, datanya yang di kirim ke saya tadi tak suruh cari,” ujarnya usai audiensi dengan DPRD, Disdikbud dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati, Kamis, 6 Februari 2025.
Dirinya mengaku heran bagaimana cara yang dilakukan beberapa data guru tersebut untuk bisa masuk ke dapodik. Namun, berdasarkan pengetahuannya, beberapa data guru tersebut dimasukkan ke dapodik tersebut karena dibantu oknum orang dalam dengan membayar sejumlah uang.
“Dulu saya pernah mencoba lewat orang dalam, cari-cari tahu caranya seperti apa. Pernah ditawarin bayar sekian, ya kurang lebih ada Rp 3 jutaan,” jelasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Kabarhariini.id)
