Pemerintahan

Tampung Sampah 4 Kecamatan, Dewan Jepara Usul Pembuatan TPS Baru di Mayong

JEPARA, Kabarhariini.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara untuk membuat tempat penampungan sementara (TPS) baru di Jepara bagian timur. Hal tersebut ditujukan untuk mempermudah pembuangan sampah dari wilayah Kecamatan Mayong, Kalinyamatan, Nalumsari, dan Welahan.

Anggota Komisi D DPRD Jepara, Haizul Ma’arif, menyampaikan bahwa setelah tidak beroperasinya TPS di Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, wilayah timur Kabupaten Jepara membutuhkan akses yang jauh untuk membuang sampah di TPS Bandengan. Sehingga, pihaknya mengusulkan pembuatan TPS di Jepara bagian timur.

“Lokasinya sudah kami tinjau yaitu di lahan milik Pemkab Jepara, tepatnya di Desa Sengon, Kecamatan Mayong, yang luasnya kurang lebih 30 hektare. Di situlah titik yang kita wacanakan untuk dibuat TPS, agar pembuangan sampah dari Kecamatan Kalinyamatan, Mayong, Nalumsari, dan Welahan tidak terlalu jauh sampai TPS di Bandengan,” katanya baru-baru ini.

Gus Haiz, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, lokasi tersebut memang layak untuk dibangun tempat penampungan sampah.

Menurutnya, realisasi pembangunan TPS tersebut tinggal menunggu komitmen dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.

“Tinggal komitmen dari Pemkab Jepara kapan akan mulai eksekusi. Namun kalau melihat perkembangan rapat Badan Anggaran kemarin kayaknya kok pesimis bisa dimulai tahun 2025, karena pertimbangan anggaran yang terbatas. Kalau dari DLH katanya nanti bisa mengakses dari pemerintah pusat atau provinsi, sehingga meringankan APBD kita,” terangnya.

Gus Haiz menyebut pembangunan TPS di Desa Sengon memang akan terkendala akses jalan. Untuk itu, pihaknya mengusulkan pembuatan jalan baru yang tidak melewati perkampungan warga.

“Kendalanya adalah akses jalan, kita ingin membuka akses jalan baru agar tidak melewati jalan perkampungan sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar. Untuk akses jalan sendiri kita estimasi butuh sekitar Rp 5-6 miliar, mungkin paling cepat 2026 baru bisa dimulai,” tandasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Kabarhariini.id)

Artikel Terkait

Back to top button